MAKALAH KONSEP DASARPKn SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

PKn sebagai pendidikan politik yaitu dengan belajar PKn kita dapat memahami bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Dengan belajar PKn kita dituntut untuk memahami suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya, dan juga mengerti kekuasaan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dan perilaku. Serta memberikan informasi kepada kita bahwa Negara memiliki dasar dan pedoman untuk menjalankan segala kegiatan pemerintahan. Dan akhirnya menjadikan kita sebagai insan politik.

PKn sebagai pendidikan demokrasi dapat diartikan dengan mempelajari PKn kita dididik untuk menjadi warga negara yang mengerti bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan dijalankan oleh pemerintah (eksekutif, yudikatif dan legislatif). Dengan kesejajaran dan independensi ketiga lembaga tersebut, negara dapat mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintahan. Dengan demikian kita dapat memberikan atau menuntut pemerintah apabila menjalankan pemeritahan tidak sesuai dengan suara rakyat.

PKn sebagai pendidikan hukum. Sebagai alat untuk menjadikan Negara yang damai dan berprilaku benar maka diciptakannya aturan aturan yang menyangkut mengenai kesusilaan dan tingkah laku masyarakat sebagai pedoman bari rakyat. PKn sebagai pendidikan nilai dan moral dapat diartikan bahwa PKn mendidik setiap individu menjadi warga yang memiliki kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir.

1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan menjadi tiga rumusan masalah yaitu:

a.                   Apa pengertian pendidikan kewarganegaraan?

b.                  Apa pengertian pendidikan politik?

c.                   Bagaimana pendidikan politik diterapkan di lingkungan sekolah?

1.3.Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

a.                   Untuk mengetahui dan memahami pengertian pendidikan kewarganegaraan.

b.                  Untuk mengetahui dan memahami pengertian pendidikan politik.

c.                   Untuk mengetahui dan memahami pendidikan politik di sekolah.

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1.  Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajinan suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang di harapkan. Karena dinilai penting, pendidikan ini sudah di terapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi agar menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai imu pengetahuaan dan teknologi serta seni.

Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung  jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai perilaku yang:

a.                   Beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa serta menghayati   nilai-nilai falsafah bangsa.

b.                   Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masnyarakat berbangsa dan bernegara.

c.                   Rasional, dinamis, dan sabar akan hak dan kewajiban warga negara.

d.                   Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.

e.                   Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

Melalui pendidikan kewarganegaraan , warga negara republik indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang di hadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secra konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional seperti yang di gariskan dalam pembukaan UUD1945.

2.2.  Pengertian Pendidikan Politik

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa pendidikan dan politik memiliki makna yang berbeda namun saling bahu-membahu dalam proses  pembentukan karakteristik masyarakat. Kata politik sebenarnya berasal dari bahasa Yunani; politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikembangkan pengertian politik sebagai  proses  pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud  proses  pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya  penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat  politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia untuk mencerdaskan manusia lain melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian. Dari penjelasan kedua istilah tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul memahami ilmu politik (1999:117) mengemukakan bahwa pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki kesamaan dalam istilah.

Dalam bahasa Inggris kedua istilah ini memang sering disamakan. Istilah politicalsosialization jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah politicalsosialization banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Melalui proses sosialisasi politik para anggota masyarakat dapat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, di dalam pendidikan politik terjadi proses pembelajaran dan  pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik dalam tulisan ini dipahami sebagai perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima  pesan secara rutin, sehingga para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan kesadaran dan  partisipasi berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Definisi pendidikan politik ini mengandung tiga anasir penting, yakni: Pertama, adanya perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia. Kedua, perbuatan di maksud harus melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin. Ketiga, perbuatan tersebut ditujukan untuk para penerima pesan dapat memiliki kesadaran  berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Pemahaman di atas pada dasarnya menunjukan bahwa Pelaksanaan pendidikan  politik harus dilakukan tanpa unsur paksaan dengan fokus penekanan pada upaya untuk mengembangkan pengetahuan (Kognisi), menumbuhkan nilai dan keberpihakan (Afeksi) dan mewujudkan kecakapan (Psikomotorik) warga sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok.

2.3.Pendidikan Politik di Sekolah

Dalam menjalankan dan mengoptimalkan proses sosialisasi politik maka perlu strategi dan tempat yang tepat di mana sosilisasi politk itu dilaksanakan, salah satu contoh bahwa sebagai salah satu sarana atau agen tempat sosioalisasi politik itu adalah di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan suatu wahana yang luas untuk sosialisasi politik. Sebagai institusi pendidikan formal, sekolah memiliki potensi yang sangat besar dalam meletakkan pondasi dasar bagi terciptanya kehidupan masyarakat ataupun politik yang demokratis.

Dalam konteks ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, Drs. H. Muhdi, memaparkan, pendidikan politik di sekolah harus ditanamkan ketika siswa sudah mulai bisa menerjemahkan dan merasakan bahwa dia, dari sudut pandang pembuat kebijakan (decisionmaker) adalah objek yang terimbas dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan.

Menurut Muhdi, sebenarnya konsep pendidikan politik dalam sekolah bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Pendidikan politik di sekolah lebih mengarah pada pembentukan kultur/budaya sederhana yang mencirikan demokrasi dan kemandirian. Inilah yang menjadi landasan dasar terwujudnya kehidupan yang demokratis nantinya.

Dalam hal ini pendidikan politik di sekolah bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana dengan lebih menonjolkan tumbuhnya budaya positif dalam pergaulan. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, adanya kebebasan yang besar bagi siswa untuk menyampaikan pendapat dalam forum-forum kelas. Metode-metode diskusi harus dilakukan sesering mungkin dan tidak hanya berangkat dari buku-buku teks. Dalam hal ini, harus disadari bahwa secara ilmiah tidak ada sesuatu yang memiliki kebenaran absolut.

Kedua, adanya komunikasi dua arah yang cair antara guru dan siswa. Bila kita terbiasa dengan cara-cara komunikasi yang serba resmi dan kaku, seperti saat guru mengajar di kelas, maka konsep pendidikan politik yang harus diterapkan adalah menciptakan ruang-ruang komunikasi yang tidak kaku. Dengan begitu siswa bisa menyampaikan ide-ide secara bebas, terbuka dan kritis. Komunikasi yang berjalan dua arah dan tidak kaku tersebut jelas berujung pada tumbuhnya rasa percaya diri pada siswa yang pada gilirannya nanti akan melatih kreativitas dan kemandirian mereka.

Ketiga, keteladanan dalam kehidupan berorganisasi. Sekolah merupakan sistem organisasi yang meliputi hubungan antara kepala sekolah, pegawai, guru hingga para siswa. Meskipun berbagai teori mengenai kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat telah disampaikan oleh para guru, namun tanpa contoh langsung walaupun dalam sekup kecil, maka teori-teori akan menguap dan hanya sekedar membekas di catatan raport para siswa. Bagaimana seharusnya pemimpin bersikap kepada bawahan atau sebaliknya, bagaimana bekerjasama yang baik dengan rekan seorganisasi, menumbuhkan sikap empati dan tenggang rasa dengan teman, semua itu juga bisa dicontohkan lewat organisasi.

BAB 3. PENUTUP

3.1.   Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik di sekolah dapat diterapkan dengan langkah berikut :

a.     Siswa berlatih dan diberi kebebasan untuk berpendapat

b.     Komunikasi antara guru dan siswa menggunakan bahasa yang santai agar kedekatan antara guru dan siswa dapat tumbuh.

c.      Guru memberikan contoh yang baik pada siswa karena guru adalah panutan siswa dalam berperilaku.

3.2.  Saran

Sebagai calon guru, kita harus mulai belajar untuk bersikap dan membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik. Agar nantinya ketika kita mulai terjun dalam bidang pendidikan kita dapat memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita.

                                          

Daftar Pustaka

1.                  Dea. 2010. PKn sebagai Pendidikan Politik. https://fingeridea.wordpress.com/2010/09/28/pendapat-saya-mengenai-pkn-sebgai-pendidikan-hukum-nilaimoral-demokrasi-dan-politik/. 13 Desember 2014 (21:01)

2.                  Irfan. 2011. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan . https://irfanramadhan4.wordpress.com/2011/03/01/pengertian-dan-tujuan-pendidikan-kewarganegaraan-pegertian/. 13 Desember 2014(20:11)

3.                  Academia. 2013. Peranan Pendidikan Politik Dalam Membentuk Kepribadian Kesadaran dan Partispasi Politik Masyarakat. https://www.academia.edu/8610684/PERANAN_PENDIDIKAN_POLITIK_DALAM_MEMBENTUK_KEPRIBADIAN_KESADARAN_DAN_PARTISIPASI_POLITIK_MASYARAKAT_SEBAGAI_UPAYA_MEWUJUDKAN_KEBAIKAN_BERSAMA. 13 Desember 2014 (21:00)

4.                  Bani. 2009. Pentingnya Pendidikan Politik di Sekolah. http://www.banjarnegarakab.go.id/v2/index.php/berita/pemerintahan/1309-pentingnya-pendidikan-politik-di-sekolah. 13 Desember 2014 (21:11).

Konsep Dasar PKn Sebagai Pendidikan Nilai, Moral, dan Norma

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pendidikan nilai, norma dan moral memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan budi pekerti dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari Pendidikan Nilai, norma dan moral dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah budi pekerti, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda. 
pendidikan nilai, norma dan moral adalah sebuah wadah pembinaan akhlak. Maka hal ini perlu adanya sebuah pendekatan yang akan membawa siswa atau peserta didik untuk memaknai dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian konsep dalam materi PKn?
2. Apakah pengertian dari nilai?
3. Apakah pengertian dari norma?
4. Apakah pengertian dari moral?
5. Bagaimana pelaksanaan pendidikan nilai, norma, dan moral?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui pengertian dari konsep dalam materi PPKn
2. Mengetahui pengertian dari nilai
3. Mengetahui pengertian dari norma
4. Mengetahui pengertian dari moral
5. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan nilai, norma dan moral

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Konsep dalam materi PPKn

Konsep adalah suatu pernyataan yang masih bersifat abstrak/pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang. Meskipun masih belum diimplementasikan, suatu konsep yang bermakna positif, memiliki nilai yang juga positif. Begitu pula jika suatu konsep bermakna negatif, maka konsep tersebut juga memiliki nilai yang negatif.

Menurut Bruner (1996) konsep adalah suatu kata yang bernuansa abstrak dan dapat digunakan untuk mengelompokkan ide, benda, atau peristiwa. Setiap konsep memiliki nama, ciri atau atribut dan aturan. Contoh dari pemikiran Bruner ini adalah konsep HAM, globalisasi, demokrasi dan masih banyak lagi.

2.2 Pengertian Nilai

·         Pengertian nilai (value), menurut Dictionary dalam Winataputra (1989), nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara instrinsik memang berharga.

·         Allport (Mulyana, 2004: 9) mendefinisikan nilai sebagai sebuah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Sebagai seorang ahli psikologi kepribadian, Allport menyatakan bahwa nilai terjadi pada wilayah psikologis yang disebut keyakinan.

Jadi dapat di simpulkan bahwa nilai adalah kualitas dari sesuatu atau harga diri sesuatu yang diterapkan dalam konteks pengalaman manusia.

Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri siswa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai karena mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai pancasila atau budaya bangsa melalui pembelajaran yang dilakukan dalam lingkung sekolah. Nilai dapat diklasifikasikan menjadi:

1.      Nilai teoretik: nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai teoretik memiliki kadar benar-salah menurut pertimbangan akal.

2.      Nilai ekonomis: nilai ini terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar untung-rugi. Objek yang ditimbangnya adalah “harga” dari suatu barang atau jasa. Karena itu, nilai ini lebih mengutamakan kegunaan sesuatu bagi kehidupan manusia.

3.      Nilai estetik: nilai estetik menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan keharmonisan. nilai estetik berbeda dengan nilai teoretik. Nilai estetik lebih mengandalkan pada hasil penilaian pribadi seseorang yang bersifat subyektif, sedangkan nilai teoretik lebih melibatkan penilaian obyektif yang diambil dari kesimpulan atas sejumlah fakta kehidupan.

4.      Nilai sosial: nilai tertinggi dari nilai ini adalah kasih sayang diantara manusia. Nilai sosial ini banyak dijadikan pegangan hidup bagi orang yang senang bergaul, suka berderma dan cinta sesama manusia.

5.      Nilai politik: nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan. Kekuatan merupakan faktor penting yang berpengaruh pada diri seseorang. Sebaliknya,  kelemahan adalah bukti dari seseorang kurang tertarik pada nilai ini.

6.      Nilai agama: secara hakiki sebenarnya nilai ini merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan.

2.3 Pengertian Norma

Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat didalam berbuat, bertingkah laku, agar masyarakat tertib, teratur dan aman. Disamping sebagai pedoman dan panduan berbuat atau bertingkah laku, norma juga diapakai sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi perbuatan seseorang.

2.3.1 Macam-macam norma

Norma dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Misalnya undang-undang (tertulis), norma adat dan kebiasaan (tidak tertulis). Dalam kehidupan sehari-hari norma dapat kita jumpai dalam segala bidang seperti kesenian, keagamaan, adat istiadat dan pendidikan. Berikut ini merupakan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat :

a.       Kebiasaan

Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.

Contoh : memberi salam saat bertemu, bertutur kata sopan dan sebagainya.

b.      Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat. Adat istiadat umumnya masih dipegang teguh oleh masyarakat diwilayah pedesaan. Contoh : adat istiadat yang masih dilakukan sampai sekarang adalah upacara ritual nyadran.

c.       Norma Agama

            Norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan yang berisi perintah, larangan dan anjuran yang menyangkut hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Contoh : menghormati antar umat beragama dan sebagainya.

d.       Norma Hukum

Norma hukum adalah sejumlah petunjuk hidup yang berisi tentang perintah dan larangan yang bersifat memaksa untuk menjamin kepentingan-kepentinga manusia. Norma hukum mempunyai tiga unsur mutlak, yaitu :

1)      Bersifat memaksa.

2)      Bersifat mengatur, yaitu mengatur ketertiban masyarakat.

3)      Memberi sanksi tegas terhadap pelanggaran norma hukum sesuei peraturan dalam undang-undang seperti hukuman penjara, hukuman denda dan hukuman mati.

Norma hukum merupakan norma tertulis dan dibuat oleh negara yang mempunyai sanksi yang tegas. Contoh: membayar pajak tepat pada waktunya, mematuhi semua hukum yang berlaku di Indonesia, dan lain sebagainya.

e.       Norma susila

Norma ini didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Melakukan pelecehan seksual adalah salah satu dari pelanggaran dari norma kesusilaan.

Contoh: tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh mencuri barang orang lain, dan lain sebagainya.

2.3.2 Fungsi Norma

1.    Melindungi hak-hak tiap orang agar tidak dilanggar oleh orang lain

2.    Menjadikan manusia yang  dapat menaati peraturan yang berlaku

3.    Membatasi perilaku seseorang agar sesuai dengan kondisi dan situasi

4.    Menciptakan suasana yang tertib dan aman

2.4 Pengertian Moral

            Pengertian moral  adalah ukuran baik-buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral dan manusiawi khususnya tentang kehidupan sehari-hari

Moral berada pada diri individu, tetapi moral berada pada suatu sistem yang berbentuk aturan. Moral dan moralitas memiliki perbedaan yaitu, moral adalah prinsip baik-buruk sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik-buruk.

1. Aspek Konsep Moral

·         Kesadaran moral  

·         Pengetahuan nilai moral

·         Pandangan ke depan

·         Penalaran moral

·         Pengambilan keputusan

·         Pengetahuan diri

2. Aspek Sikap Moral

·         Kata hati

·         Rasa percaya diri

·         Empati

·         Cinta kebaikan

·         Pengendalian diri

·         Kerendahan diri

3. Aspek Perilaku Moral

·         Kemampuan

·         Kemauan

·         Kebiasaan

2.5 Pelaksanaan pendidikan Nilai, norma, dan moral

            Secara yuridis-formal, pendidikan nilai, norma, dan moral di Indonesia dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) sebagai landasan operasional, dan peraturan menteri No.22 tahun 2006 tentang standar isi (SI) dan nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) sebagai landasan kurikuler. Sejalan dengan kebijakan departemen pendidikan nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), maka kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk lingkungan lembaga pendidikan formal dilaksanakan dengan pedoman pada Kurikulum Tingkat Satuam Pendidikan (KTSP). UUD 1945 sebagai landasan konstitusional pada bagian pembukaan alinea keempat memberikan dasar pemikiran tentang dasar tujuan negara. Yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Apabila dikaji, maka tiga kata ini memiliki makna yang cukup dalam. Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung pesan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Dalam kehidupan berkewarganegaraan, pernyataan ini memberikan pesan kepada penyelenggara negara dan segenap rakyat agar memiliki kemampuan dalam berfikir, bersikap, dan berperilaku secara cerdas baik dalam proses pemecahan masalah maupun dalam pengambilan keputusan kenegaraan,kebangsaan, dan kemasyarakatan. UU nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS sebagai landasan operasional penuh dengan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Pada pasal 3 ayat (2) tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwa :

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia , sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis  dan bertanggung jawab.

            Adanya ketentuan tentang pendidikan kewarganegaraan dalm UU sisdiknas sebagiai mata pelajaran wajib disetiap jenjang pendidikan menunjakkan bahwa mata pelajaran ini menempati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional di negara ini. Adapun arah pengembanganya hendaknya difokuskan pada pembnetukan peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

BAB 3. PENUTUP

3.1    Kesimpulan

1.      Konsep dalam materi PPKn merupakan suatu pernyataan yang masih bersifat abstrak/pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang.

2.        nilai merupakan kualitas dari sesuatu atau harga diri sesuatu yang diterapkan dalam konteks pengalaman manusia. Nilai dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, diantaranya nilai teoretik, nilai ekonomis, nilai estetik, nilai sosial, nilai politik dan nilai agama.

3.        Norma merupakan kaidah, ketentuan, aturan, kriteria atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat.

4.        Moral merupakan ukuran baik-buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara.

5.        Secara yuridis-formal, pendidikan nilai, norma, dan moral di Indonesia

       dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan pada:

1)      UUD RI 1945 sebagai landasan konstitusional

2)      UU No. 20 Th. 2003 tentang SISDIKNAS sebagai landasan konstitusional

3)      Peraturan No. 22 Th. 2006 tentang standar isi dan No. 23 Th. 2006 tentang standar kompetensi lulus sebagai landasan kurikuler

3.2    Saran

       Sebagai warga negara kita perlu mempelajari, menghayati dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, norma dan moral agar terjadi keselarasan dan keharmonisan kehidupan.

      

DAFTAR PUSTAKA

http://www.informasi-pendidikan.com/2015/10/jenis-jenis-tujuan-dan-fungsi-norma.html

http://suksespend.blogspot.co.id/2009/06/konsep-dasar-dan-filosofi-pendidikan.html

https://muhammadfahliadi.wordpress.com/2013/09/27/pengertian-konsep-dalam-materi-pkn/

http://muslikhatunnafiah.blogspot.co.id/2014/09/konsep-nilai-norma-dan-moral.html