Makalah Konsep Dasar PKn Pengembangan k13

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1  Latar belakang

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya, akan berkibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia.

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. (

Perubahan zaman adalah hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Perubahan zaman telah memberikan dampak yang besar terhadap seluruh segi kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam segi pendidikan. Dewasa ini, masyarakat sebagai agen perubahan itu sendiri mulai berinovasi dan mulai menangkap akan adanya tantangan zaman. Kenyataan tersebut tentunya adalah hal yang positif, namun tidak boleh ditampikkan bahwa dalam setiap perubahan zaman tentunya ada pula dampak negatif yang ditimbulkan. Tidak semua pengaruh perubahan zaman positif bagi masyarakat Indonesia, ada hal-hal yang perlu untuk disikapi dengan bijak dan ditolak mentah-mentah karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

 Pendidikan mencoba untuk menyikapi dilema tersebut, kemudian mengemasnya dalam sebuah konsep perubahan kurikulum. Isu-isu perubahan, fakta dan realita kehidupan masyarakat serta isu-isu tantangan zaman dikemas sedemikian rupa sebagai dasar untuk mengembangkan sebuah kurikulum baru yang mencoba untuk menjawab tantangan zaman tersebut. Hal inilah yang coba dilakukan pemerintah melalui pengembangan kurikulum 2013.

1.2  Rumusan masalah

·         Bagaimana perkembangan kurikulum 2013

·         Jelaskan tujuan pelaksanaan kurikulum 2013

·         Apalandasan pengembangan kurikulum 2013

·         Jelaskan kurikulum PPKn 2013

1.3  Tujuan masalah

·         Memahami tentang perkembangan kurikulum 2013

·         Memahami tujusn pelaksanaan kurikulum 2013

1.4  Manfaat masalah

·         Memberikan pengetahuan baru kepada pembaca dan penulis mengenai perkembangan kurikulum 2013.

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1 KONSEP DASAR DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013

A.   Pengembangan Kurikulum 2013

Perubahan zaman adalah hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Perubahan zaman telah memberikan dampak yang besar terhadap seluruh segi kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam segi pendidikan. Dewasa ini, masyarakat sebagai agen perubahan itu sendiri mulai berinovasi dan mulai menangkap akan adanya tantangan zaman. Kenyataan tersebut tentunya adalah hal yang positif, namun tidak boleh ditampikkan bahwa dalam setiap perubahan zaman tentunya ada pula dampak negatif yang ditimbulkan. Tidak semua pengaruh perubahan zaman positif bagi masyarakat Indonesia, ada hal-hal yang perlu untuk disikapi dengan bijak dan ditolak mentah-mentah karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

 Pendidikan mencoba untuk menyikapi dilema tersebut, kemudian mengemasnya dalam sebuah konsep perubahan kurikulum. Isu-isu perubahan, fakta dan realita kehidupan masyarakat serta isu-isu tantangan zaman dikemas sedemikian rupa sebagai dasar untuk mengembangkan sebuah kurikulum baru yang mencoba untuk menjawab tantangan zaman tersebut. Hal inilah yang coba dilakukan pemerintah melalui pengembangan kurikulum 2013. Adapun isu-isu penting yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut. 

1.              Tantangan internal, antara lain yaitu:

a)      Tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

b)      Perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban (Kemendikbud, 2013).

2.              Tantangan eksternal, antara lain yaitu:

a)      Globalisasi: WTO, ASEAN Community, APEC, CAFTA

b)      Masalah lingkungan hidup

c)      Kemajuan teknologi informasi

d)     Konvergensi ilmu dan teknologi

e)      Ekonomi berbasis pengetahuan

f)       Kebangkitan industri kreatif dan budaya

g)      Pergeseran kekuatan ekonomi dunia

h)      Pengaruh dan imbas teknosains

i)        Mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan

j)        Hasil survei “Trends in International Math and Science (TIMSS)" oleh Global Institute pada tahun 2007 yaitu hanya 5 persen siswa Indonesia yang mampu mengerjakan soal berkategori tinggi yang memerlukan penalaran.

k)      Programme for International Student Assessment (PISA) yang di tahun 2009 yang menempatkan Indonesia di peringkat 10 besar negara paling buncit dari 65 negara peserta PISA. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi siswa Indonesia terbelakang (Kemendikbud, 2013).

3.              Kompetensi masa depan, antara lain yaitu.

a)      Kemampuan berkomunikasi.

b)      Kemampuan berpikir jernih dan kritis.

c)      Kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan.

d)     Kemampuan menjadi warga negara yang efektif.

e)      Kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda.

f)       Kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal.

g)      Memiliki minat luas mengenai hidup.

h)      Memiliki kesiapan untuk bekerja.

i)        Memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya (Kemendikbud, 2012).

4.              Fenomena negatif yang mengemuka, antara lain yaitu.

a)      Perkelahian pelajar.

b)      Narkoba.

c)      Korupsi.

d)     Plagiarisme.

e)      Kecurangan dalam ujian seperti mencontek, mengerpek, dan sebagainya.

f)       Gejolak masyarakat (Kemendikbud, 2012).

5.              Persepsi masyarakat, antara lain yaitu:

a)      Pendidikan terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif.

b)      Pendidikan memberi beban yang terlalu berat bagi siswa.

c)      Pendidikan kurang bermuatan karakter (Kemendikbud, 2012).

Selain alasan diatas, kemudian pemerintah juga mengkaji ulang kurikulum 2006 atau sering kita kenal dengan kurikulum KTSP. Berdasarkan hasil kajian tersebut ditemukanlah beberapa permasalahan didalam kurikulum KTSP yang harus diperbaiki melalui pengembangan kurikulum 2013. Permasalahan-permasalahan tersebut (dalam kemendikbud, 2012) diantaranya yaitu.

1. Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya matapelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak.

      2.Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

      3.      Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

      4. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum.

      5. Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global.

      6. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru.

      7. Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala.

      8. Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir.

Hal-hal yang dijelaskan diatas merupakan latar belakang yang diangkat oleh pemerintah dalam pengembangan kurikulum 2013. Pro dan kontra yang muncul akibat wacana kurikulum 2013 bukan menjadi halangan pemerintah untuk tetap melanjutkan kurikulum 2013 yang dianggap akan dapat memperbaiki pendidikan Indonesia menjadi jauh lebih baik serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul. Dalam berbagai kesempatan yang telah disampaikan oleh pengambil kebijakan, juga terangkum bahwa kurikulum 2013 mencoba untuk mengurangi beban guru secara administratif yang kemudian guru hanya akan terfokus pada proses pembelajaran.

Beberapa alasan perlunya pengembangan Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut.

1. Perubahan proses pembelajaran (dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu) dan proses penilaian (dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output) memerlukan penambahan jam pelajaran;

2. Kecenderungan banyak negara menambah jam pelajaran; dan

3. Perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkanjam pelajaran di Indonesia dengan Negara lain relatif lebih singkat.

B.     Tujuan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,dan peradaban dunia.

C.    Landasan Pengembangan Kurikulum

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan padalandasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya, akan berkibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia.

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. (Bab IX, Ps.37). Pengembangan kurikulum berlandaskan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Tujuan filsafat dan pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan dalam merumuskan tujuan kurikulum suatu satuan pendidikan.
2. Sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat kita.
3. Perkembangan peserta didik, yang menunjuk pada karekteristik perkembangan peserta didik.
4. Keadaan lingkungan, yang dalam arti luas meliputi lingkungan manusiawi (interpersonal), lingkungan kebudayaan termasuk iptek (kultural), dan lingkungan hidup (bioekologi), serta lingkungan alam (geoekologis).
5. Kebutuhan pembangunan, yang mencakup kebutuhan pembangunan di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, hankam, dan sebagainya.
6. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiawian serta budaya bangsa.

Keenam faktor tersebut saling kait-mengait antara satu dengan yang lainnya.

1. Filsafat dan tujuan pendidikan

Filsafat pendidikan mengandung nilai-nilai atau cita-cita masyarakat. Berdasarkan cita-cita tersebut terdapat landasan, mau dibawa kemana pendidikan anak. Dengan kata lain, filsafat pendidikan merupakan pandangan hidup masyarakat. Filsafat pendidikan menjadi landasan untuk merancang tujuan pendidikan, prinsip-prinsip pembelajaran, serta perangkat pengalaman belajar yang bersifat mendidik. Filsafat pendidikan dipengeruhi oleh dua hal pokok, yakni (1). Cita-cita masyarakat, dan (2). Kebutuhan peserta didik yang hidup di masyarakat.

Nilai-nilai filsafat pendidikan harus dilaksanakan dalam perilaku sehari-hari. Hal ini menunjukkan pentingnya filsafat pendidikan sebagai landasan dalam rangka pengembangan kurikulum.

Filsafat pendidikan sebagai sumber tujuan. Filsafat pendidikan mengandung nilai-nilai atau perbuatan seseorang atau masyarakat. Dalam filsafat pendidikan terkandung cita-cita tentang model manusia yang diharapakan sesuai dengan nilai-nilai yang disetujui oleh individu dan masyarakat. Karena itu, filsafat pendidikan harus dirumuskan berdasarkan kriteria yang bersifat umum dan obyektif. Hopkin dalam bukunya Interaction The democratic Process, mengemukakan kriteria antara lain:

1)   Kejelasan, filsafat/keyakinan harus jelas dan tidak boleh meragukan.

2)   Konsisten dengan kenyataan, berdasarkan penyelidikan yang akurat.

3)   Konsisten dengan pengalaman, yang sesuai dengan kehidupan individu.

2.      Sosial budaya dan agama yang berlaku di masyarakat

Keadaan sosial budaya dan agama tidaklah terlepas dari kehidupan kita. Keadaan sosial budayalah yang sangat berpengaruh pada diri manusia, khususnya sebagai peserta didik. Sikap atau tingkah laku seseorang sebagian besar dipengaruhi oleh interaksi sosial yang membuat sseeorang untuk bertingkah laku yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Agama yang membatasi tingkah laku kita juga sangat besar pengaruhnya dalam membuat suatu kurikulum.

3.      Perkembangan Peserta didik yang menunjuk pada karateristik perkembangannya

Setiap peserta didik pasti mempunyai karateristik yang berbeda. Dengan keadaan peserta didik yang memiliki perbedaan dalam hal kemampuan beradaptasi atau dalan hal perkembangan, tentunya juga ikut ambil bagian dalam melandasi terwujudnya kurikulum yang sesuai dengan harapan. Kurikulum akan dibuat sedemikian rupa untuk mengimbangi perkembangan peserta didiknya.

4.      Kedaaan lingkungan

Dalam arti yang luas, lingkungan merupakan suatu sistem yang disebut ekosistem, yang meliputi keseluruhan faktor lingkungan, yang tertuju pada peningkatan mutu kehidupan di atas bumi ini. Faktor-faktor dalam ekosistem itu, meliputi:

1)   Lingkungan manusiawi/interpersonal

2)   Lingkungan sosial budaya/kultural

3)   Lingkungan biologis, yang meliputi flora dan fauna

4)   Lingkungan geografis, seperti bumi, air, dan sebagainya.

Masing-masing faktor lingkungan memiliki sumber daya yang dapat digunakan sebagai modal atau kekuatan yang mempengaruhi pembangunan. Lingkungan manusiawi merupakan sumber daya menusia (SDM), baik dalam jumlah maupun dalam mutunya. Lingkungan sosial budaya merupakan sumber daya alam (SDA). Jadi ada tiga sumber daya alam (SDA). Jadi ada tiga sumber daya yang terkait erat dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

5.      Kebutuhan Pembangunan

Tujuan pokok pembangunan adalah untuk menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras, adil dan merata. Keberhasilan pembangunan ditandai oleh terciptanya suatu masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, maka dilaksanakan proses pembangunan yang titik beratnya terletak pada pembangunan ekonomi yang seiring dan didukung oleh pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, serta upaya-upaya pembangunan di sektor lainnya. Hal ini menunjuk pada kebutuhan pembangunan sesuai dengan sektor-sektor yang perlu dibangun itu sendiri, yang bidang-bidang industri, pertanian, tenaga kerja, perdagangan, transportasi, pertambangan, kehutanan, usaha nasional, pariwisata, pos dan telekomunikasi, koperasi, pembangunan daerah, kelautan, kedirgantaraan, keuangan, transmigrasi, energi dan lingkungan hidup (GBHN, 1993).

Gambaran tentang proses dan tujuan pembangunan tersebut di atas sekaligus menggambarkan kebutuhan pembangunan secara kesuluruhan. Hal mana memberikan implikasi tertentu terhadap pendidikan di perguruan tinggi. Dengan kata lain, penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi harus disesuaikandan diarahkan pada upaya –upaya dan kebutuhan pembangunan, yang mencakup pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan keilmuan dan keahlian, yang bersifat mendukung ketercapaian cita-cita nasional, yakni suatu masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

6.      Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi

Pembangunan didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dalam rangka mempercepat terwujudnya ketangguhan dan keunggulan bangsa. Dukungan iptek terhadap pembangunan dimaksudkan untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat mandiri, maju dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan dan kemampuan-kemampuan tersebut, maka ada tiga hal yang dijadikan sebagai dasar, yakni:

1)   Pembangunan iptek harus berada dalam keseimbangan yang dinamis dan efektif dengan pembinaan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana iptek, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta rekayasa dan produksi barang dan jasa.

2)   Pembangunan iptek tertuju pada peningkatan kualitas, yakni untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kehidupan bangsa.

3)   Pembangunan iptek harus selaras (relevan) dengan nilai-nilai agama, nilai luhur budaya bangsa, kondisi sosial budaya, dan lingkungan hidup.

4)   Pembangunan iptek harus berpijak pada upaya peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas penelitian dan pengembangan yang lebih tinggi.

5)   Pembangunan iptek berdasarkan pada asas pemanfaatannya yang dapat memberikan pemecahan masalah konkret dalam pembangunan.

Penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmupengetahuan dan tekhnologi dilaksanakan oleh berbagai pihak, yakni:

1)   Pemerintah, yang mengembangkan dan memanfaatkan iptek untuk menunjang pembangunan dalam segala bidang.

2)   Masyarakat, yang memanfaatkan iptek itu untuk pengembangan masyarakat dan mengembangkannya secara swadaya.

3)   Akademisis terutama di lingkungan perguruan tinggi, mengembangkan iptek untuk disumbangkan kepada pembangunan.

4)   Pengusaha, untuk kepentingan meningkatan produktivitas.

Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengemukakan empat landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) filosofis ; (2) psikologis; (3) sosial-budaya; dan (4) ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan secara ringkas keempat landasan tersebut.

1. Landasan Filosofis

Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kuikulum. Sama halnya seperti dalam Filsafat Pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat, seperti : perenialisme, essensialisme, eksistesialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran – aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Dengan merujuk kepada pemikiran Ella Yulaelawati (2003), di bawah ini diuraikan tentang isi dari-dari masing-masing aliran filsafat, kaitannya dengan pengembangan kurikulum.

1. Perenialisme lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran dan keindahan dari warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut faham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu.
2. Essensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Sama halnya dengan perenialisme, essesialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu.
3. Eksistensialisme menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahamu kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan  bagaimana saya hidup di dunia? Apa pengalaman itu?
4. Progresivisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif.
5. Rekonstruktivisme merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruksivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Disamping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresivisme, rekonstuktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berfikir kritis dan sejenisnya. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berfikir kritis , memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu? Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar dan proses.

Aliran filsafat Perenialisme, Essensialisme, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan Model Kurikulum Subjek-Akademis. Sedangkan, filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Pribadi. Sementara, filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam Pengembangan Model Kurikulum Interaksional.

Masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Oleh karena itu, dalam praktek pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara eklektif untuk lebih mengkompromikan dan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan. Meskipun demikian saat ini, pada beberapa negara dan khususnya di Indonesia, tampaknya mulai terjadi pergeseran landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu dengan lebih menitikberatkan pada filsafat rekonstruktivisme.

Berdasarkan luas lingkup yang menjadi objek kajiannya, filsafat dapat dibagi dalam dua cabang besar, yaitu: 1)  Filsafat Umum atau Fisafat Murni, dan 2) Filsafat Khusus atau Filsafat Terapan.

Cabang Filsafat Umum terdiri atas:

1) Metafisika, membahas hakikat kenyataan atau realitas yang meliputi (1) metafisika umum atau ontologi, dan (2) metafisika khusus yang meliputi kosmologi (hakikat alam semesta), teologi (hakikat ketuhanan) dan antrofologi filsafat (hakikat manusia).

2) Epistemologi dan logika, membahas hakikat pengetahuan (sumber pengetahuan, metode mencari pengetahuan, kesahihan pengetahuan,  dan batas-batas pengetahuan); dan hakikat penalaran (induktif dan deduktif).A

3) Aksiologi, membahas hakikat nilai dengan cabang-cabangnya  etika (hakikat kebaikan), dan estetika (hakikat keindahan).

Cabang-cabang filsafat khusus atau filsafat terapan, pembagiannya didasarkan pada  kekhususan objeknya antara lain: filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat ilmu, filsafat religi, filsafat moral, filsafat ilmu, dan filsafat pendidikan.

Manfaat Filsafat Pendidikan

Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dari pemikiran-pemikiran filsafat untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Dengan demikian filsafat memiliki manfaat dan memberikan kontribusi yang besar terutama dalam memberikan kajian  sistematis berkenaan dengan kepentingan pendidikan. Nasution (1982) mengidentifikasi beberapa manfaat filsafat pendidikan, yaitu:

1) Filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa ke mana anak-anak melalui pendidikan di sekolah? Sekolah ialah suatu lembaga yang didirikan untuk mendidik anak-anak ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.

2) Dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Manusia yang bagaimanakah yang harus diwujudkan melalui usaha-usaha pendidikan itu?

3) Filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan.

4) Tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya, hingga manakah tujuan itu tercapai.

5) Tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan.

Filsafat dan Tujuan Pendidikan

Pandangan-pandangan filsafat  sangat dibutuhkan dalam pendidikan,  terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan.  Filsafat akan menentukan arah ke mana peserta didik akan dibawa. Untuk itu harus ada kejelasan tentang pandangan hidup manusia atau tentang hidup dan eksistensinya. Filsafat atau pandangan hidup yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau bahkan yang dianut oleh perorangan akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan pendidikan sendiri pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai.

Tujuan pendidikan memuat pernyataan-pernyataan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik selaras dengan sistem nilai dan falsafah yang dianutnya. Dengan demikian, sistem nilai atau filsafat yang dianut oleh suatu komunitas akan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan rumusan tujuan pendidikan yang dihasilkannya. Dengan kata lain, filsafat suatu negara tidak bisa dipungkiri akan mempengaruhi tujuan pendidikan di negara tersebut. Oleh karena itu, tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya, sebagai implikasi dari adanya perbedaan filsafat yang dianutnya.

2. Landasan Psikologis

Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengemukakan bahwa minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum yaitu (1) psikologi perkembangan dan (2) psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan dikaji tentang hakekat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan perkembangan individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakekat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum.

Masih berkenaan dengan landasan psikologis, Ella Yulaelawati memaparkan teori-teori psikologis yang mendasari Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dengan mengutip pemikiran Spencer, Ella Yulaelawati mengemukakan pengertian kompetensi bahwa kompetensi merupakan ”karakteristik mendasar dari seseorang yang merupakan hubungan kausal dengan referensi kriteria yang efektif dan atau penampilan yang terbaik dalam pekerjaan pada suatu situasi”.

Selanjutnya, dikemukakan pula tentang 5 tipe kompetensi, yaitu:

1. Motif; sesuatu yang dimiliki seseorang untuk berfikir secara konsisten atau keinginan untuk melakukan suatu aksi.
2. Bawaan; yaitu karakteristik fisisk yang merespons secara konsisten berbagai situasi atau informasi.
3. Konsep diri; yaitu tingkah laku, nilai atau image seseorang.
4. Pengetahuan; yaitu informasi khusus yang dimiliki seseorang;
5. Keterampilan; yaitu kemampuan melakukan tugas secara fisik maupun mental.

Kelima kompetensi tersebut mempunyai implikasi praktis terhadap perencanaan sumber daya manusia atau pendidikan. Keterampilan dan pengetahuan cenderung lebih tampak pada permukaan ciri-ciri seseorang, sedangkan konsep diri, bawaan dan motif lebih tersembunyi dan lebih mendalam serta merupakan pusat kepribadian seseorang. Kompetensi permukaan (pengetahuan dan keterampilan) lebih mudah dikembangkan Pelatihan merupakan hal tepat untuk menjamin kemampuan ini. Sebaliknya, kompetensi bawaan dan motif jauh lebih sulit untuk dikenali dan dikembangkan.

Psikologi Belajar dan Pengembangan Kurikulum Psikologi belajar merupakan suatu studi tentang bagaimana individu belajar.  Pembahasan tentang  psikologi belajar erat kaitannya dengan  teori  belajar.  Pemahaman tentang teori-teori belajar berdasarkan pendekatan psikologis adalah upaya mengenali kondisi objektif terhadap  individu anak  yang sedang mengalami proses belajar dalam rangka  pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaannya. Pemahaman yang luas dan komprehensif tentang berbagai teori belajar akan memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi para  pengembang kurikulum baik  di tingkat makro  maupun tingkat  mikro untuk merumuskan model kurikulum yang diharapkan. Pendekatan terhadap belajar berdasarkan satu teori tertentu merupakan asumsi yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaannya berkaitan dengan aspek-aspek dan akibat yang kungkin ditimbulkannya.

3. Landasan Sosial-Budaya

Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun kelingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat.

Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan.

Dengan pendidikan, kita tidak mengharapkan muncul manusia – manusia yang menjadi terasing dari lingkungan masyarakatnya, tetapi justru melalui pendidikan diharapkan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan dan perkembangan yang ada di masyakarakat.

Setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki-sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarkat. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik atau segi-segi kehidupan lainnya.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat juga turut berkembang sehingga menuntut setiap warga masyarakat untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap tuntutan perkembangan yang terjadi di sekitar masyarakat.

Israel Scheffer (Nana Syaodih Sukamdinata, 1997) mengemukakan bahwa melalui pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban sekarang dan membuat peradaban masa yang akan datang. Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan sudah seharusnya mempertimbankan, merespons dan berlandaskan pada perkembangan sosial-budaya dalam suatu masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional maupun global.

Gagasan pemerintah untuk merealisasikan pengembangan kurikulum muatan lokal tersebut  yang dimulai pada sekolah dasar, telah diwujudkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0412/U/1987 Tanggal 11 Juli 1987 tentang Penerapan Muatan Lokal Sekolah Dasar kemudian disusul dengan penjabaran pelaksanaannya dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 173/C/Kep/M/1987 Tanggal 7 Oktober 1987. Dalam sambutannya Mendikbud menyatakan: “Dalam hal ini harus diingat bahwa adanya „muatan lokal‟ dalam kurikulum bukan bertujuan agar anak terjerat dalam lingkungannya semata-mata. Semua anak berhak mendapat kesempatan guna lebih terlibat dalam mobilitas yang melampaui batas lingkungannya sendiri” (Umar Tirtarahardja dan la Sula, 2000:274).

Contoh kurikulum muatan lokal yang saat ini sudah dilaksanakan di sebagian besar sekolah adalah Mata Pelajaran Keterampilan, Kesenian, dan Bahasa Daerah. Tujuan pengembangan kurikulum muatan lokal dapat dilihat dari kepentingan nasional dan kepentingan peserta didik. Dalam hubungannya dengan kepentingan nasional muatan lokal bertujuan:

a. Melestarikan dan mengembangkan  kebudayaan yang khas daerah.

b. Mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan kearah yang positif.

Jika dilihat dari sudut kepentingan peserta didik pengemangan kurkulum muatan lokal bertujuan:

a. Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya (lingkungan alam, sosial, dan budaya).

b. Mengakrabkan peserta didik dengan lingkungannya sehingga mereka tidak asing dengan lingkungannya.

c. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitarnya (Umar Tirtarahardja dan La Sula, 2000:276

4. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi

Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah  aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan.  Sejak abad pertengahan ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kini banyak didasari oleh penemuan dan hasil pemikiran para filsuf purba seperti Plato, Socrates, Aristoteles, John Dewey, Archimides, dan lain-lain.

Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini dan dipastikan kedepannya akan terus semakin berkembang.

Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, dewasa ini banyak dihasilkan temuan-temuan baru dalam  berbagai bidang kehidupan manusia seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kehidupan lainnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bukan menjadi monopoli suatu bangsa atau kelompok tertentu.  Baik secara langsung maupun tidak langsung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut berpengaruh  pula terhadap pendidikan. Perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal-balik dengan pendidikan. Industri dengan teknologi maju memproduksi berbagai macam alatalat dan bahan yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan dalam pendidikan dan sekaligus menuntut sumber daya manusia yang handal untuk mengaplikasikannya.

Akal manusia telah mampu menjangkau hal-hal yang sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Pada jaman dahulu kala, mungkin orang akan menganggap mustahil kalau manusia bisa menginjakkan kaki di Bulan, tetapi berkat kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada pertengahan abad ke-20, pesawat Apollo berhasil mendarat di Bulan dan Neil Amstrong merupakan orang pertama yang berhasil menginjakkan kaki di Bulan.

Kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam dua dasa warsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal.

Selain itu, dalam abad pengetahuan sekarang ini, diperlukan masyarakat yang berpengetahuan melalui belajar sepanjang hayat dan standar mutu tinggi. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih, sehingga diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan meta-kognisi dan kompetensi untuk berfikir dan belajar bagaimana belajar (learning to learn) dalam mengakses, memilih dan menilai pengetahuan, serta menngatasi situasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian.

Perkembangan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum seharusnya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia.

Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, video, komputer, dan peralatan lainnya. Penggunaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan, apalagi disaat perkembangan produk teknologi komunikasi yang semakin canggih, menuntut pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan yang memadai  dari para guru dan pelaksana program pendidikan lainnya. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan  masyarakat yang semakin pesat termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi  secara langsung  berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi/materi pendidikan, penggunaan  strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk dapat  membekali  peserta didik  agar memiliki  kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan

D.    Karakteristik Kurikulm 2013

Kurikulum 2013 memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1.      Belajar Tuntas

            Belajar tuntas, yaitu peserta didik  tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar. Peserta didik harus mendapat bantuan yang tepat dan diberi waktu sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi yang ditentukan (John Carrol). Peserta didik yang belajar lambat perlu diberi waktu lebih lama dengan materi yang sama, dibandingkan peserta didik pada umumnya. Kompetensi pada kategori pengetahuan (KI-3) dan keterampilan (KI-4), peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan atau kompetensi berikutnya, sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik.

2.      Penilaian Autentik

Penilaian autentik dapat dikelompokkan menjadi:

·         Memandang penilaian dan pembelajaran merupakan hal yang saling         berkaitan.

·         Mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah.

·         Menggunakan berbagai cara dan kriteria penilain.

·         Holistik (kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap).

·         Penilaian autentik tidak hanya mengukur hal yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik.

3.      Penilaian Berkesinambungan

                                         

            Penilaian dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan selama pembelajaran berlangsung. Untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan. Contohnya adalah ulangan harian, ulangan semester, dan ulangan akhir semester.

4.      Menggunakan Teknik Penilaian yang Bervariasi

        Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri.

                                                                  

5.      Berdasarkan Acuan Kriteria

        Pemerintah juga meyakinkan masyarakat karena adanya kekhawatiran jika Kurikulum 2013 menghapus beberapa mata pelajaran. Mantan Mendikbud Mohammad Nuh menjelaskan bahwa tidak ada penghapusan mata pelajaran, yang ada hanya pengintegrasian mata pelajaran. Mata pelajaran IPA dan IPS di sekolah dasar (SD) diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Mata pelajaran TIK juga diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Sebagai contoh, ketika guru memberikan tugas seperti melakukan presentasi dan membuat laporan, TIK berperan dalam hal pembuatan slide presentasi dan menggunakan internet untuk mencari sumber referensi  tugas. Dengan kata lain, jika sebelumnya TIK hanya sebatas membuka, mengetik, dan pencarian di internet, dalam Kurikulum 2013 kemampuan tersebut harus bisa diaplikasikan langsung dalam kegiatan belajar mengajar.

E.     Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 Bab X tentang kurikulum, pasal 36 ayat 1 bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntunan dan tantangan perkembangan masyarakat.

Setiap pengembangan kurikulum, selain harus berpijak pada sejumlah landasan, juga harus menerapkan atau menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Dengan adanya prinsip tersebut, setiap pengembangan kurikulum diikat oleh ketentuan atau hukum sehingga dalam pengembangannya mempunyai arah yang jelas sesuai dengan prinsip yang telah disepakati. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut:

1.      Prinsip Relevansi

Prinsip relevansi berkenaan dengan kesesuaian antara komponen tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum,yaitu relevansi keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar yaitu tujuan, isi dan proses belajar yang tercakup dalam kurkulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Adapun relevansi di dalam yaitu ada kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian dan penilaian. Relevansi ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum.

2.      Prinsip Fleksibilitas

Prinsip fleksibilitas berkenaan dengan kebebasan/keluwesan yang dimiliki guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan adanya alternatif pilihan program pendidikan bagi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya.

3.      Prinsip Kontinuitas

Prinsip kontinuitas berkenaan dengan adanya kesinambungan materi pelajaran antarberbagai jenis dan jenjang sekolah serta antartingkatan kelas. Perkembangan dan proses belajar berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti-henti.

4.      Prinsip Praktis dan Efisiensi

Kurikulum harus mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Tepat pelaksanaannya dan menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya.

5.      Prinsip  Efektifitas

Keberhasilan  pelaksanaan kurikulum harus diperhatikan, baik kuantitas maupun kualitas. Keberhasilan kuntitas ditinjau dari komponen-komponen kurikulum, seperti tujuan, isi, proses belajar, dan evaluasi. Sedangkan keberhasilan kualitasnya dilihat dari hasil pelaksanaan kurikulum yang ada.

6.      Prinsip khusus

Adapun prinsip khusus yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, antara lain: prinsip keimanan, nilai dan budi pekerti luhur, penguasaan integrasi nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinetika, kesamaan memperoleh kesempatan, abad pengetahuan dan teknologi informasi, pengembangan keterampilan hidup, berpusat pada anak, serta pendekatan menyeluruh dan kemitraan.

F.      Komponen-komponen Kurikulum 2013

Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal.Pertama kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Keduakesesuaian antar komponen-komponen.

Adapun komponen-komponen pengembangan kurikulum, yaitu:

1.       Komponen tujuan

Komponen tujuan merupakan komponen pembentuk kurikulum yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai atau hasil yang diharapkan dari kurikulum yang akan dijalankan. Dengan membuat tujuan yang pasti, hal tersebut akan membantu dalam proses pembuatan kurikulum yang sesuai dan juga membantu dalam pelaksanaan kurikulumnya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

            Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

a.       Tujuan Pendidikan Nasional

Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

b.      Tujuan Institusional

Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan sebagai berikut

1. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

2. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

3.Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

c.   Tujuan Kurikuler

     Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran.

c.       Tujuan Instruksional atau Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan.

2.      Komponen Isi

Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalamkegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenisbidang studi yang diajarkan dan isi program dari masing-masing bidang studi tersebut.

3.      Komponen Metode

Komponen metode atau strategi merupakan komponen yang cukup penting karena metode dan strategi yang digunakan dalam kurikulum tersebut menentukan apakah materi yang diberikan atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai atau tidak. Dalam prakteknya, seorang guru seyogyanya dapat mengembangkan strategi pembelajaran secara variatif, menggunakan berbagai strategi yang memungkinkan siswa untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif dan menyenangkan, dengan efektivitas yang tinggi. Pemilihan atau pembuatan metode atau strategi dalam menjalankan kurikulum yang telah dibuat haruslah sesuai dengan materi yang akan diberikan dan tujuan yang ingin dicapai.

4.      KomponenEvaluasi

Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria.

Komponen evaluasi merupakan bagian dari pembentuk kurikulum yang berperan sebagai cara untuk mengukur atau melihat apakah tujuan yang telah dibuat itu tercapai atau tidak. Selain itu, dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui apabila ada kesalahan pada materi yang diberikan atau metode yang digunakan dalam menjalankan kurikulum yang telah dibuat dengan melihat hasil dari evaluasi tersebut. Dengan begitu, kita juga dapat segera memperbaiki kesalahan yang ada atau mempertahankan bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik atau berhasil

G.    Perangkat Kurikulum 2013

1.      Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

2.      Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaa Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013.

3.      Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013.

4.      Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013.

5.      Standar Penilaian Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013.

6.      Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013.

7.      Buku Teks Pelajaran Dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013.

2.2 KURIKULUM PPKN 2013

Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberlakukan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah pengembangan 2006. Menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya Tujuan Pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.

Penataan Ulang PKn dan Menjadi PPKn

Salah satu langkah dalam penyusunan kurikulum 2013 adalah penataan ulang PKn menjadi PPKn, dengan rincian sebagai berikut:

Mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Menempatkan mata pelajaran PPKn sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan.

Mengorganisasikan SK-KD dan indikator PPKn secara nasional dengan memperkuat nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD NRI Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika ; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatan Republik Indonesia. Memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi : (1) pengetahuan kewarganegaraan (2) sikap kewarganegaraan (3) keterampilan kewaranegaraan (4) keteguhan kewarganegaraan (5) komitmen kewarganegaraan dan (6) kompetensi kewarganegaraan. Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas dan baik secara utuh.

Mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn.

Hakikat dari PPKn adalah kesadaran sebagai warga Negara (civic literacy), Komunikasi sosial kultural kewarganegaraan (civic engagement), Kemampuan berpartisipasi sebagai warga Negara (civic skill and participation), Penalaran kewarganegaraan (civic knowledge), Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (civic participation and civic responsibility).

Salah satu pertimbangan PKn berubah kembali menjadi PPKn adalah karena pada pada kurikulum 2006, Pancasila tidak dimunculkan secara eksplisit sehingga (seolah) hilang dalam Kurikulum PKn walau ada pokok bahasa yang khusus membahas tentang Pancasila, hanya porsinya sedikit. Oleh karena itu, saat ini Pancasila dimunculkan kembali untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila, tidak mengadopsi secara mentah-mentah nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan versi barat (Amerika) yang membuat kondisi demokrasi di Indonesia kebablasan seperti saat ini. Masuknya kembali Pancasila sebagai bagian dari perubahan mata pelajaran PKn menjadi PPKn adalah sebagai bagian dari penguatan 4 (empat) pilar kebangsaan yang meliputi: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Keempat pilar tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain, dan kesemuanya dijiwai oleh Pancasila.Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. PPKn merupakan mata pelajaran yang sangat relevan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut.

Nama PPKn sebenarnya bukan hal yang baru pada kurikulum pendidikan nasional. Pada Kurikulum 1994 nama PPKn juga muncul, kemudian pada kurikulum 2006 “hilang”, dan pada Kurikulum 2013 Pancasila dimunculkan kembali. Pada kurikulum 2006 disebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan pada kurikulum 2013 Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Ruang lingkup kurikulum/substansi utama perubahan PKn menjadi PPKn adalah sebagai berikut

PKn 2006

1.      Persatuan dan kesatuan bangsa,

2.      Norma, hukum dan peraturan,

3.      HAM,

4.      Kebutuhan warga Negara,

5.      Konstitusi Negara,

6.      Kekuasaan dan politik,

7.      Pancasila,

8.      Globalisasi.

PPKn 2013

1.      Pancasila sebagai dasar ngara dan pandangan hidup bangsa ;

2.      UUD 1945 sebagai hokum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

3.      Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh;

4.      Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara Indonesia.

(Sumber : Balitbang Puskurbuk Kemdibud, 2012)

Penguatan 4 (empat) Pilar Kebangsaan

Berdasarkan uraian pada tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penyederhanaan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013. Hal-hal yang dibahas pada pada kurikulum 2006 bukan berari dihilangkan atau tidak diajarkan pada kurikulum 2013, tetapi hal-hal dikaitkan dengan penguatan empat pilar kebangsaan.

Empat pilar kebangsaan merupakan empat nilai atau empat ajaran yang pada mulanya disosialisasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 2009. Hal ini dilandasi atas keprihatinan semakin lunturnya kepribadian dan jati diri bangsa. Bangsa Indonesia seolah-olah menjadi bangsa yang lupa terhadap nilai-nilai yang dulu diperjuangkan para pendiri bangsa. Gejolak sosial terjadi di banyak daerah. Kekerasan, pemaksaan kehendak, dan anarkisme menjadi headline berita media. Kasus korupsi semakin mewabah dan seolah menjadi budaya.

Pancasila adalah kristalisasi kepribadian bangsa. Ajaran yang dinilai paling tepat untuk kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Kedudukan Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dipelajari, dipahami, dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Masing-masing sila tidak dapat dipahami dan diberi arti secara terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya dan menggambarkan adanya paham persatuan.

Undang-undang Dasar 1945 adalah perjanjan luhur para pendiri negara yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanannya, pascabergulirnya reformasi tahun 1998, UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Sementara pembukaan UUD 1945 disepakati tidak boleh diubah karena pembukaan UUD 1945 adalah fondasi dari bangunan negara NKRI. Merubah pembukaan UUD 1945 berarti mengubah bangunan negara.

Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci yang mengandung Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan satu rangkaian kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk MPR. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber pendorong dan sumber cita-cita perjuangan dan tekad bangsa Indonesia.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasca Konfrerensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, bentuk negara Indonesia adalah RIS (Republik Indonesia Serikat) tetapi hal itu tidak berjalan lama. Tahun 1950 bentuk Indonesia kembali kepada negara Kesatuan. Pascareformasi 1998, pernah ada wacana mengubah bentuk negara Indonesia menjadi negara federal, tetapi wacana itu tidak mendapat respon positif karena konsep negara kesatuan sudah final karena dinilai paling cocok dengan karakter Indonesia yang sangat luas dan majemuk. Saat ini, semangat persatuan dan kesatuan bangsa tidak lepas dari ujian. Bahaya separatis masih terjadi seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Republik Maluku Selatan (RMS). Selain itu, berbagai kerusuhan dan konflik di daerah pun telah mencederai semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tentunya perlu segera ditangani dengan serius agar tidak semakin parah. Jangan sampai ada provinsi yang memisahkan diri dari NKRI seperti yang terjadi yang terjadi pada Timor-Timur tahun 1999.

Luas wilayah Indonesia sebesar 5.193.250 KM2. Terbentang dari Sabang sampai Merauke. Data wikipedia menyebutkan bahwa jumlah pulau di Indonesia sebanyak 18.306 buah. Secara administratif pemerintahan, Indonesia saat ini terdiri dari 34 provinsi, 409 Kabupaten, dan 93 Kota. Indonesia terdiri dari ribuan suku bangsa, bahasa, adat istiadat. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah sehingga mendapatkan julukan zamrud khatulistiwa. Alam Indonesia yang indah banyak mengundang wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Dengan kata lain Indonesia adalah negeri yang beragam (flural). Oleh karena itu, semangat keberagaman (fluralisme) harus terus dibangun terhadap generasi bangsa Ini. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan adalah perekat bagi kita di dalam Indonesia yang beragam tersebut. Hal ini adalah anugerah dari Allah SWT yang perlu kita syukuri.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas, maka 4 (empat) pilar kebangsaan saat merupakan hal yang sangat penting untuk disosialisasikan khususnya melalui mata pelajaran PPKn karena mata. Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membekali warga negara memiliki 3 (tiga) kemampuan, yaitu, (1) pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), (2) keterampilan kewarganegaran (civic skill), dan (3) karakter kewarganegaraan (civic disposition) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, setiap warga negara Indonesia diharapkan tahu, paham, dan mampu melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pengembangan Proses Pembelajaran

Jika dianalisis Kompetensi Dasar PPKn 2013 jenjang SD, SMP, dan SMA, maka guru PPKn dituntut untuk mampu mengembangan pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran digambarkan sebagai kerangka umum tentang skenario yang digunakan guru untuk membelajarkan siswa, dalam rangka mencapai suatu tujuan pembelajaran. Model pendekatan pembelajaran terbadi menjadi dua. Pertama pendekatan pembelajaran berpusat kepada guru (teacher centered), dan kedua pendekatan pembelajaran berpusat kepada siswa (student centered).

Strategi adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Dapat juga diartikan sebagai suatu rencana untuk mencapai tujuan. Terdiri dari metode, teknik, dan prosedur. Sedangkan metode adalah Cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka guru PPKn dituntut untuk mampu mengembangkan proses pembelajaran supaya lebih menarik, menyenangkan, menantang, dan membentuk peserta didik untuk mampu berpikir kritis dan konstruktif. Guru PPKn harus mampu menyajikan materi pembelajaran secara kontekstual, mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi nyata di lapangan Mengaitkan antara teori dengan praktek, antara harapan dan kenyataan, mengidentifikasi masalah yang terjadi, dan mendorong peserta didik untuk memunculkan alternatif pemecahan masalah.

Alternatif metode yang cocok untuk mewujudkan hal tersebut di atas, guru PPKn bisa menggunakan metode ceramah, diskusi, observasi, simulasi, inquiry, bermain peran, studi kasus, kunjungan lapangan, penugasan, proyek, debat, portofolio, atau metode lainnya yang dinilai relevan. Apapun metode yang digunakan, yang penting bisa memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan waga negara serta internalisasi karakter kewarganegaraan kepada peserta didik.

Mata pelajaran PPKn yang dikemas secara menarik akan membuat peserta didik menyenanginya, merasa perlu, tidak menjadi beban, dan merasakan manfaat setelah mempelajarinya. Selain akan mengubah image bahwa mata pelajaran PPKn membosankan karena menurut penulis, penilaian bahwa suatu mata pelajaran membosankan atau tidak, disamping dipengaruhi oleh minat peserta didik, juga dipengaruhi oleh cara guru menyampaikannya. Dengan kata lain, guru harus mampu menampilkan pribadi yang menyenangkan di hadapan peserta didik.

Guru PPKn perlu menganalisis tiap KD sehingga bisa menyusun skenario pembelajarannya yang sesuai, dan mengembangan instrumen penilaiannya untuk mengukur ketercapaian KD. Kita tentunya berharap dampak dari pembelajaran PPKn membentuk bahwa generasi muda Indonesia yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual, emosional, dan social.

a.       Dasar fungsi dan pembelajaran PKn

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dan pembelajaran PPKN untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Ynag Maha Esa,berahlak mulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

1.      Konsep Pembelajaran PPKN

Konsep pendidikan pancasila dan kwarga negaraan bermaksud untuk menciptakan warga Indonesia sebagai warga yang pancasilais,maksudnya menciptakan manusia Indonesia yang berwatak,bersikap,dan berkepriabadian panasila.

2.      Target Tujuan PPKN

Aspek yang apling diprioritaskan dalam pembelajaran PPKN adalah aspek sikap,dan spek ini bisa terwujud dengan metode mengajar,dengan cara pada topik itu kata-kata yang mengandung ajaran,larangan atau kepatuhan.

Faktor- faktor yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran PPKN meliputi:

a.       Peserta didik

b.      Lingkungan

c.       Kondisi

d.      Metodologi

3.    Objek pembelajaran PPKN

Objek pembelajaran PPKN adalah peserta didik sbagai warga negara untuk membentuk sikap, watak dan kepribadian berdasarkan nilai-nilai/norma-norma pancasila.

4.   Pangkal Tolak PPKN

Pendidikan Pancasila dan kwarga negaraan berupaya utuk membentuk anak didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawb dan mau serta mampu mengenalkan pancasila dan UUD 45.Melalui PPKN,didorong dan diarahkan untuk percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.Karena P4 yang merupakan dasar berpijak dan pangkal tolak PPKN memang memberikan arah dan dorongan kepada warga negara Indonesia untuk percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

a.       Penggunaan metode dalam pembelajaran PPKN

b.      Evaluasi PPKN

c.       Pemilihan bahan-bahan pengajaran PPKN

b.Ruang lingkup pelajaran PPKn

meliputi aspek-aspek sebagai berikt,diantaranya adalah persatuan dan kesatuanbangsa,meliputi:hidup rukun dalam perbedaan,cinta lingkungan,kebanggaan sebgai indonesia,sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

      c. konsep dasar pembelajaran PKn

Konsep dasar pembelajaran PPKN berpedoman UU no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas,pendidikan nasional dan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berawal dari pengajaran Pendidikan Moral,Pendidikan Moral berawal dari Civic.Civic mengadopsi mata pelajaran Amerika,yang berasal dari bahasa latin yang artinya

·         Warga Negara

·         Sesama warga negara,sesama penduduk,orang setanah air.

·         Bawahan dan kawula.

Civis masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi civic artinya Warganegara atau kewarganegaraan.Dari kata civic pada zaman Romawi merupakan sebutan untuk menunjukan nama keanggotaan Negara/kewarganegaraan seseorang.

Pelajaran civic mulai dikenal di Amerika Serikat 1790 dalam rangka meng-Amerika-kan atau lebih dikenal dengan nama “Theory of Americanization”.

Berikut ini merupakan materi civic menyangkut:

·         Warga negra dengan hak kewajibannya

·           Pemerintah

·          Negara

·         (Cabang dari Ilmu politik)

Tahun 1966 buku: Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” sebagai materi civic dilarang beredar sebagai buku pegangan sekolah namun Mendikbud mengeluarkan intruksi bahwa materi civic dapat diambil dari:

a.       Pancasila

b.      UUD 1945

c.       Ketetapan-ketetapan MPRS

d.      Perserikatan bangsa-bangsa.

Ditambah dengan:

a)      Orde Baru

b)      Sejarah Indonesia dan

c)      Ilmu Bumi Indonesia.

Tahun 1972: Civic diganti dengan Ilmu Kwarga Negara,sedangkan Civic Education diganti dengan pendidikan Kewargaan Negara(PKN).Dalam kurikulum Tahun 1975 sampai dengan kurikulum 1984 PKN berganti nama menjadi PMP.Dalam kurikulum tahun 1994 PMP berganti nama lagi menjadi PPKN.Dalam kurikulum KBK tahun 2004 dan kurikulum KTSP tahun 2006,PPKN menjadi PKN,sedangkan dalam kurikulum 2013 PKN kembali lagi PPKN.Perubahan nama dari Civic menjadi PKN,PMP,PPKN dan kembali PPKN tersebut pada dasarnya ingin memerankan fungsi guru sebahai pendidik,pengajar dan pelatih secara optimal.

d. hakekat pembelajaran PKn

Pendidikan Kewarganegaraan(Citizenship) merupakan pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama,sosiokultural,bahasa,usia dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945(KBK,2004).

Landasan PPKN adalah pancasila dan UUD 1945,ynag berakar  pada nilai-nilai agama,kebudayaan nasional Indonesia,tanggap pada perubahan zaman,serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.Pada dasarnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan tersebut merupakan mengembangkan jiwa dan nila-nila 1945 kepada generasi muda.PPKN merupakan pelajaran bukan untuk dihafal,melainkan untuk dimaknai dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Secara garis besar penyajian konsep PPKN bertujuan:

a.       Untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan diri pribadi peserta didik sebagai insan pancasilais.

b.      Untuk meningkatkan diri peserta didik sebagai warga negara yang pancasilais yang mahir dalam melakukan hubungan social.

B.  Ruang Lingkup Pembelajaran PPKN

Secara garis besar ruang lingkup PPKN meliputi aspek-aspek berikut ini:

a. Persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Norma.

c.Hak asasi manusia.

d.Kebutuhan warga negara.

e.Konstitusi negara.

f.Kekuasaan dan politik.

g. Pancasila.

Contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari

1.      Terjadinya perubahan UU pemilihan DPRD dari langsung menjadi tidak langsung,hal tersebut terjadi karna pemilihan tidak langsung merupakan pengamalan pada nilai-nilai sila ke-4,sehingga pemilihan DPRD kembali di wakilkan,tidak lagi langsung.Itu artinya kita kemabli lagi pada Pancasila

BAB 3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

            Mata pelajaran PPKn yang dikemas secara menarik akan membuat peserta didik menyenanginya, merasa perlu, tidak menjadi beban, dan merasakan manfaat setelah mempelajarinya. Selain akan mengubah image bahwa mata pelajaran PPKn membosankan karena menurut penulis, penilaian bahwa suatu mata pelajaran membosankan atau tidak, disamping dipengaruhi oleh minat peserta didik, juga dipengaruhi oleh cara guru menyampaikannya. Dengan kata lain, guru harus mampu menampilkan pribadi yang menyenangkan di hadapan peserta didik.

Guru PPKn perlu menganalisis tiap KD sehingga bisa menyusun skenario pembelajarannya yang sesuai, dan mengembangan instrumen penilaiannya untuk mengukur ketercapaian KD. Kita tentunya berharap dampak dari pembelajaran PPKn membentuk bahwa generasi muda Indonesia yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual, emosional, dan sosial.

3.2 Saran

Kurikulum 2013 masih perlu di tinjau ulang, dikarenakan sosialisasinya masih dapat dibilang sangat nihil di lakukan oleh pemerintah. Juga banyak sekali opini public yang kontra terhadap kurikulum 2013 ini.

Negeri kita yang tercinta ini sangat luas dan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak oleh karena itu rasanya tidak adil kalau hanya melakukan sosialisasi didaerah perkotaan semata. Bagaimana dengan daerah pesisir pantai, pedalaman kampong, dan masih banyak lagi daerah terpencil yang tidak terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Pembinaan SMP. 2009. Perkembangan Kurikulum SMP. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Kemendikbud. 2012. Dokumen Kurikulum 2013 (Draf). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemendikbud. 2013. Implementasi Kurikulum 2013. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Rahim, Aulia. 2013. Pembelajaran sebagai Objek dari Pengembangan Kurikulum 2013 (online). (http://berita.upi.edu/2013/04/03/konsep-pembelajaran-sebagai-objek-dari-pengembangan-kurikulum-2013). diakses 5 Oktober 2013.

Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. 2007. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama.

http://rimatrian.blogspot.com/2013/10/kajian-dan-pengembangan-kurikulum-2013.html

www.kemdiknas.go.id

http://prezi.com/zhfxc_ghg04o/landasan-penyusunan-kurikulum-2013/

http://kur2013.vedcmalang.or.id